PURBALINGGA – Editorial REDAKSI PNN NEWS – 02/11/2026 – Ketika Angka-Angka Berbicara tentang Prestasi, tetapi Rakyat Masih Menunggu Bukti
Ada yang tampak ganjil dalam cara Purbalingga hari ini dikelola. Di atas kertas, pemerintah daerah seolah sedang berada dalam lintasan prestasi. Angka kemiskinan diklaim menurun, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,36 persen, dan peringkat 14 nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian dari daftar capaian yang dipamerkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD.
Semua terdengar mengesankan. Presentasinya mungkin meyakinkan. Angkanya mungkin membanggakan.
Namun, pemerintahan tidak boleh dinilai hanya dari seberapa indah laporan disusun. Sebab keberhasilan pembangunan bukan semata-mata urusan angka statistik, melainkan tentang seberapa jauh perubahan itu benar-benar dirasakan masyarakat.
Di Pasar Bobotsari, di persawahan Kalimanah, di bengkel-bengkel kecil Karanganyar, dan di pelosok desa lainnya, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan sederhana: sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu memperbaiki kehidupan mereka? Seberapa nyata penurunan kemiskinan dirasakan keluarga yang masih bergantung pada bantuan sosial? Dan kapan pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?
Di sinilah persoalan kepemimpinan harus dibicarakan secara terbuka.
BUPATIKU, BUPATI KARBITAN.
Istilah ini memang keras. Namun, karbitan dalam editorial ini bukan tuduhan tentang pribadi seseorang. Ia merupakan metafora bagi kepemimpinan yang tampak ingin segera matang, segera menunjukkan hasil, dan segera memperoleh pengakuan, tetapi belum cukup meyakinkan publik melalui kerja-kerja substantif yang dapat dirasakan masyarakat.
Matang karena dipercepat tidak selalu berarti matang dalam pengalaman, pemahaman, dan ketangguhan menghadapi persoalan pemerintahan.
Jabatan Bupati Bukan Panggung Pencitraan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 ayat (1), memberikan mandat yang jelas kepada kepala daerah.
Bupati bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun serta mengajukan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, hingga mewakili daerahnya.
Mandat tersebut bukan pekerjaan seremonial. Bukan pula jabatan yang cukup dijalankan dengan kemampuan berkomunikasi di depan kamera, membangun popularitas, atau mengemas kegiatan menjadi konten media sosial.
Memimpin kabupaten membutuhkan kemampuan membaca persoalan, memahami birokrasi, mengambil keputusan, mengelola anggaran, dan memastikan kebijakan bekerja sampai ke lapisan masyarakat paling bawah.
Fahmi Muhammad Hanif dilantik sebagai Bupati Purbalingga pada 20 Februari 2025. Ia memperoleh kemenangan elektoral sebesar 61,47 persen berdasarkan angka yang disampaikan dalam narasi politik pemerintahannya.
Kemenangan tersebut merupakan mandat politik yang harus dihormati. Namun, kemenangan dalam pemilihan kepala daerah bukanlah cek kosong untuk memperoleh legitimasi tanpa evaluasi.
Justru semakin besar mandat yang diperoleh, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat tidak berhenti pada bilik suara.
Publik tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjelaskan apa yang telah dilakukan. Publik membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan apa yang benar-benar berubah.
Ketika Prioritas Pemerintah Dipertanyakan
Pasal 65 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah memberikan sejumlah kewenangan kepada bupati, termasuk mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan kepala daerah, dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak.
Kewenangan tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan daerah, bukan sekadar menjalankan agenda administratif pemerintahan.
Purbalingga memiliki sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius: kondisi infrastruktur jalan, keterbatasan kesempatan kerja bagi generasi muda, persoalan produktivitas pertanian, stabilitas harga hasil panen, hingga kualitas pelayanan publik.
Bagi petani, persoalan mendesak bukanlah seberapa sering pemerintah menggelar rapat koordinasi, melainkan bagaimana memastikan pupuk tersedia, irigasi berfungsi, dan hasil panen memperoleh harga yang layak.
Bagi anak muda, persoalan mendesak bukanlah banyaknya slogan pembangunan, melainkan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan meningkatkan keterampilan.
Bagi masyarakat desa, keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari kemegahan acara, melainkan dari jalan yang layak, pelayanan yang mudah, dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, agenda pelantikan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan penyelenggaraan workshop nasional di Cibubur patut ditempatkan dalam kerangka pertanyaan publik yang wajar: apa urgensinya, berapa anggarannya, apa manfaat terukurnya, dan bagaimana kaitannya dengan prioritas pembangunan Purbalingga?
Bukan berarti kegiatan semacam itu otomatis tidak penting. Namun, pemerintah harus mampu menjelaskan prioritas dan manfaatnya secara transparan.
Sebab ketika masyarakat masih berhadapan dengan persoalan mendasar, setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang paling sibuk menggelar kegiatan, melainkan pemerintahan yang paling jelas hasil kerjanya.
Jangan Jadikan Transparansi Sekadar Slogan
Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah tata kelola birokrasi.
Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewajiban kepala daerah, antara lain menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, serta menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal dan perangkat daerah.
Di Alun-Alun Purbalingga, Bupati pernah menyampaikan pernyataan, “Tidak ada jual beli jabatan.”
Pernyataan itu patut diapresiasi sebagai komitmen antikorupsi. Namun, komitmen tidak cukup berhenti sebagai kalimat yang terdengar lantang di hadapan publik.
Pemerintahan yang bersih membutuhkan mekanisme yang dapat diperiksa.
Dalam pengisian jabatan birokrasi, misalnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses seleksi dilaksanakan, bagaimana kompetensi calon dinilai, apa indikator objektif yang digunakan, serta bagaimana integritas dan rekam jejak menjadi pertimbangan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu adalah bagian dari kontrol publik yang sehat.
Jangan sampai transparansi hanya menjadi slogan, sementara proses pengambilan keputusan justru sulit diakses masyarakat.
Jabatan publik bukan ruang distribusi kekuasaan. Ia merupakan amanah yang menuntut profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas
Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur berbagai larangan bagi kepala daerah, termasuk larangan membuat keputusan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, pihak tertentu, atau golongan tertentu serta larangan menyalahgunakan kewenangan.
Tidak ada dasar untuk menyimpulkan seseorang melanggar ketentuan tersebut tanpa bukti dan proses pemeriksaan yang semestinya.
Namun, justru karena kekuasaan memiliki risiko penyalahgunaan, transparansi dan pengawasan harus diperkuat sejak awal.
Bupati harus memastikan bahwa keputusan pemerintahan tidak dikendalikan oleh kedekatan personal, kepentingan kelompok, atau tekanan politik.
Pemerintahan yang sehat membutuhkan keberanian untuk menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan siapa pun.
Dan keberanian itu harus terlihat dalam kebijakan, bukan hanya dalam pidato.
Purbalingga Bukan Panggung untuk Mengejar Pengakuan
Purbalingga bukan perusahaan yang keberhasilannya cukup diukur melalui indikator kinerja triwulanan. Purbalingga adalah ruang hidup masyarakat dengan sejarah panjang, persoalan struktural, potensi ekonomi, kebudayaan, dan tantangan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan melalui pencitraan.
Penghargaan dari pemerintah pusat tentu bukan sesuatu yang harus ditolak. Prestasi daerah patut diapresiasi apabila diperoleh melalui kinerja yang nyata.
Tetapi penghargaan bukan tujuan akhir pemerintahan.
Peringkat nasional tidak otomatis membuat jalan desa menjadi mulus. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin petani memperoleh keuntungan. Penurunan angka kemiskinan tidak otomatis berarti seluruh keluarga miskin telah keluar dari kesulitan hidup.
Karena itu, LKPJ tidak boleh hanya menjadi panggung untuk menyampaikan keberhasilan. Ia harus menjadi ruang untuk membuka kekurangan, menjelaskan kegagalan, dan menawarkan langkah perbaikan.
Keberanian mengakui masalah justru merupakan salah satu ukuran kedewasaan kepemimpinan.
Rakyat Tidak Membutuhkan Pertunjukan, Rakyat Membutuhkan Perubahan
Bupati Fahmi Muhammad Hanif masih memiliki waktu dan kesempatan untuk membuktikan arah kepemimpinannya selama periode 2025–2030.
Masyarakat tidak meminta keajaiban dalam waktu singkat. Masyarakat juga tidak menuntut seluruh persoalan Purbalingga selesai dalam hitungan bulan.
Yang dituntut adalah keseriusan, konsistensi, keterbukaan, dan keberpihakan yang dapat diukur.
Jangan sampai energi pemerintahan lebih banyak dihabiskan untuk membangun citra daripada membangun kesejahteraan. Jangan sampai penghargaan lebih diprioritaskan daripada pembenahan pelayanan publik. Jangan sampai kesibukan birokrasi justru menjauhkan pemerintah dari persoalan rakyatnya sendiri.
Bupati harus memahami bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan seberapa sering namanya disebut dalam pemberitaan, melainkan seberapa besar perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, “Bupatiku, Bupati Karbitan” adalah kritik sekaligus peringatan tentang bahaya kepemimpinan yang terlalu terburu-buru menampilkan kematangan, tetapi belum cukup membuktikannya melalui hasil kerja.
Purbalingga tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar terlihat berhasil. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang benar-benar bekerja.
Sebab rakyat tidak hidup dari angka dalam presentasi. Rakyat hidup dari penghasilan, kesempatan kerja, harga pangan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan yang layak, dan kepastian masa depan.
Bupati boleh mendapatkan penghargaan dari Jakarta. Tetapi legitimasi sesungguhnya tetap harus diperoleh dari rakyat Purbalingga.
Dan sejarah tidak akan menilai sebuah pemerintahan dari seberapa indah laporan pertanggungjawabannya, melainkan dari seberapa nyata kehidupan rakyat berubah selama kekuasaan itu dijalankan.
