PURBALINGGA – LABOR VIRAL NUSANTARA.COM – 29/10/2026 -Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga membantah memberikan pendampingan hukum maupun memungut biaya dalam Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga.
Penegasan itu tertuang dalam surat Nomor B-2369/M.3.23/Gph.1/10/2026 tertanggal 18 Oktober 2026, sebagai jawaban atas permintaan klarifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Korda Karesidenan Banyumas.
Dalam surat tersebut menyatakan tidak pernah memberikan Legal Assistance maupun Legal Opinion kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sekolah penerima revitalisasi karena tidak ada permohonan resmi.
Kejari juga membantah adanya nota kesepahaman (MoU) khusus dengan Dinas Pendidikan. Kesepakatan yang ada hanya dengan Pemkab Purbalingga untuk penanganan masalah hukum di lingkungan pemerintahan daerah.
Sementara itu, keterlibatan bidang intelijen sebatas pengamanan pembangunan strategis atas permohonan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Kegiatan tersebut mencakup rapat pendahuluan, pemantauan lapangan, dan exit meeting.
Kejari menegaskan seluruh kegiatan tersebut tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Kejaksaan juga menyatakan tidak mencampuri aspek teknis pekerjaan maupun pengelolaan keuangan proyek revitalisasi sekolah.
