PURBALINGGA KABAR VIRAL NUSANTARA. COM – EDITORIAL – 01/11/2026 -Akhirnya, drama kursi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPP Kabupaten Purbalingga selesai. Prayitno resmi menjabat sebagai kepala dinas definitif. Perpindahan berkas dari eks Dinpertan ke eks DKPP pun sudah dituntaskan.
Artinya, masa transisi bukan lagi kartu bebas untuk berlindung di balik alasan penataan organisasi.
Sekarang tidak ada lagi ruang untuk sekadar beradaptasi. Tidak ada lagi alasan menunggu. Tidak ada lagi panggung untuk sibuk mengurus urusan internal sementara persoalan petani terus menumpuk di lapangan.
Pak Prayitno, jabatan definitif bukan hadiah. Itu mandat untuk membuktikan hasil!
Peleburan dua dinas menjadi DPPP pernah dibungkus dengan narasi besar: efisiensi, integrasi, koordinasi lintas sektor, dan percepatan pelayanan. Hubungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Pangan Nasional disebut sebagai peluang memperkuat sektor pertanian dan perikanan.
Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada semua jargon birokrasi itu:
APA MANFAATNYA BAGI PETANI DAN PEMBUDIDAYA IKAN PURBALINGGA?
Jangan sampai yang terintegrasi hanya struktur organisasinya, sementara persoalan rakyat tetap berjalan sendiri-sendiri.
TEMBAKAU MENYUSUT, DPPP JANGAN CUMA JAGO MENCATAT!
Data yang disebut berasal dari DPPP menunjukkan luas lahan tembakau kini tinggal 36,06 hektare. Penyusutannya disebut mencapai sekitar 40 hektare dalam dua tahun.
Alasan yang mengemuka: cuaca ekstrem.
Pertanyaannya, memang cuaca bisa dikendalikan dinas? Tentu tidak. Tetapi mitigasi, riset, pendampingan, dan strategi adaptasi justru menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Mana pemetaan wilayah yang masih potensial untuk tembakau?
Mana pendampingan varietas yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca?
Mana strategi perlindungan petani ketika risiko gagal panen meningkat?
Mana upaya mempertemukan petani dengan pasar dan pembeli yang jelas?
Jangan sampai kemampuan terbesar dinas hanya mengumumkan bahwa luas lahan menyusut, sementara solusi konkret tak kunjung terlihat.
Petani tidak membutuhkan laporan yang sekadar menjelaskan mengapa mereka merugi. Mereka membutuhkan kebijakan yang membantu mencegah kerugian berikutnya.
PROYEK MILIARAN, TAPI PERSOALAN AIR MASIH MENJADI PEKERJAAN RUMAH!
PMAAS seluas 1.800 hektare dan program Oplah senilai Rp7,7 miliar terdengar megah di atas kertas.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan bukan banyaknya angka yang dipajang dalam presentasi. Ukurannya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketika pembudidaya ikan mengeluhkan penyusutan air kolam saat musim kemarau, publik berhak mempertanyakan efektivitas program dan kesiapan mitigasinya.
Lalu muncul solusi berupa bioflok dan Recirculating Aquaculture System (RAS).
Teknologi memang penting. Modernisasi juga diperlukan. Tetapi apakah seluruh pembudidaya ikan kecil memiliki modal, kemampuan teknis, akses peralatan, dan pendampingan untuk menerapkannya?
Jangan menawarkan teknologi mahal seolah-olah semua petani punya dompet tanpa batas.
Modernisasi tanpa akses pembiayaan dan pendampingan hanya berisiko menjadi slogan yang terdengar canggih, tetapi sulit dijangkau rakyat kecil.
DPPP perlu menjelaskan: berapa kelompok yang sudah mendapatkan pendampingan? Berapa yang menerima dukungan sarana? Bagaimana keberlanjutan program setelah bantuan diberikan?
Jangan hanya menghitung luas program. Hitung juga dampaknya!
HIBAH POKIR Rp1,328 MILIAR: JANGAN BIARKAN TRANSPARANSI BERHENTI DI MEJA VERIFIKASI!
Anggaran hibah Pokir sebesar Rp1,328 miliar bukan uang pribadi pejabat. Itu uang publik yang harus dipertanggungjawabkan sampai rupiah terakhir.
DPPP menyatakan akan memperketat verifikasi penerima hibah. Bagus. Tetapi pernyataan saja tidak cukup.
Publik berhak mengetahui:
- Siapa kelompok penerima hibah?
- Apa dasar penentuan dan kriteria kelayakannya?
- Bagaimana pemeriksaan administrasi dan kondisi faktual kelompok?
- Apakah bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukan?
- Bagaimana pengawasan serta evaluasi setelah bantuan disalurkan?
Jangan sampai proses verifikasi hanya menjadi formalitas administratif.
Jangan sampai kelompok yang sama terus muncul tanpa evaluasi terbuka mengenai hasil bantuan sebelumnya.
Dan jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka penyerapan anggaran tanpa informasi mengenai manfaatnya.
Transparansi bukan sekadar mengumumkan anggaran. Transparansi adalah membuka proses, penerima, pelaksanaan, dan hasilnya kepada publik.
Kini Prayitno sudah definitif. Publik tentu berharap pengawasan hibah semakin terbuka, objektif, dan dapat diuji.
LIMA BIDANG, ANGGARAN ADA, GEDUNG ADA. MANA HASIL YANG BISA DIRASAKAN RAKYAT?
DPPP memiliki lima bidang, struktur organisasi, anggaran, dan kewenangan yang semestinya menjadi modal untuk mempercepat pelayanan.
Tetapi jangan sampai energi organisasi justru habis untuk rapat, koordinasi, perpindahan aset, dan urusan administrasi internal.
Rakyat tidak membayar pajak untuk sekadar membiayai kesibukan birokrasi.
Petani membutuhkan akses benih berkualitas, kepastian pendampingan, perlindungan produksi, dan akses pasar.
Pembudidaya ikan membutuhkan kepastian ketersediaan air, bantuan yang tepat sasaran, serta solusi teknis yang terjangkau.
Kelompok tani membutuhkan program yang berkelanjutan, bukan sekadar kunjungan pejabat dan dokumentasi kegiatan.
Dinas boleh berganti nama. Struktur boleh berubah. Kepala dinas boleh berganti. Tetapi persoalan rakyat tidak boleh diwariskan terus-menerus tanpa penyelesaian.
PAK PRAYITNO, SEKARANG SAATNYA BERBICARA DENGAN DATA, BUKAN JANJI!
Jabatan definitif membawa konsekuensi yang lebih besar. Masyarakat berhak meminta target yang terukur dan laporan hasil yang bisa diperiksa.
Karena itu, ada lima pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh DPPP:
- Apa target konkret pemulihan sektor tembakau Purbalingga?
- Bagaimana strategi menjamin ketersediaan air bagi pertanian dan perikanan saat kemarau?
- Berapa penerima manfaat nyata program PMAAS dan Oplah?
- Bagaimana daftar penerima, mekanisme seleksi, serta evaluasi hibah Pokir Rp1,328 miliar?
- Apa indikator keberhasilan penggabungan dua dinas yang bisa dirasakan langsung oleh petani dan pembudidaya ikan?
Jangan jawab dengan deretan kegiatan. Jangan berlindung di balik angka anggaran. Jangan hanya memamerkan program yang terdengar hebat.
Tunjukkan hasilnya!
Purbalingga tidak kekurangan pejabat yang bisa menghadiri rapat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang menyelesaikan persoalan.
Jangan sampai DPPP justru dikenal sebagai *DINAS PINDAH-PINDAH GEDUNG, TETAPI PERSOALAN PETANI TIDAK PERNAH PINDAH DARI TEMPATNYA!
Sebab pada akhirnya, keberhasilan DPPP tidak diukur dari seberapa megah kantornya, seberapa lengkap struktur organisasinya, atau seberapa sering pejabatnya berkoordinasi ke pusat.
Keberhasilan harus terlihat dari kehidupan petani yang membaik, produksi yang terjaga, akses air yang lebih pasti, dan bantuan yang benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
PAK PRAYITNO, KURSI SUDAH DEFINITIF. SEKARANG BUKTIKAN KINERJANYA JUGA HARUS DEFINITIF!*
Rakyat tidak membutuhkan dinas yang hebat dalam mengganti struktur. Rakyat membutuhkan dinas yang nyata dalam mengubah keadaan.
