PURBALINGGA | LABOR VIRAL NUSANTARA.COM– Pelaksanaan proyek pembangunan kolamisasi yang diduga merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga menuai sorotan. Proyek yang disebut-sebut dikerjakan oleh PT Adi Karya tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan serius terkait transparansi, keterbukaan informasi, hingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan.
Hasil penelusuran di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan. Proyek telah berjalan cukup lama, namun hingga saat ini tidak ditemukan papan informasi kegiatan yang memuat identitas proyek, nilai anggaran, sumber pendanaan, pelaksana kegiatan, maupun waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut bukan persoalan sepele. Papan proyek merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara.
Lebih mengejutkan, pemerintah desa justru mengaku tidak mengetahui secara pasti nilai anggaran maupun gambar perencanaan proyek yang sedang dibangun di wilayah mereka.
Beberapa kepala desa yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui berapa nilai anggaran proyek maupun seperti apa detail hasil pembangunan yang nantinya akan direalisasikan. Desa disebut hanya akan menjadi penerima manfaat setelah pekerjaan selesai.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin pembangunan yang dilaksanakan di wilayah desa, dengan menggunakan anggaran negara, justru tidak diketahui secara jelas oleh pemerintah desa setempat?
Selain persoalan transparansi, muncul pula dugaan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Adi Karya tersebut kembali disubkontrakkan kepada pihak lain.
Apabila benar terjadi pengalihan pekerjaan, mekanisme tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kontrak, ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
Tak hanya itu, muncul pula pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi dan dasar hukum pelaksanaan pekerjaan. Mengingat kegiatan fisik disebut telah berlangsung cukup lama, perlu dipastikan apakah Surat Perintah Kerja (SPK), kontrak, serta dokumen pendukung lainnya telah diterbitkan sebelum pekerjaan dimulai.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Persoalan lain ditemukan di Desa Majatengah, Kecamatan Kemangkon. Pembangunan kolamisasi di wilayah tersebut mendapat keluhan dari warga karena proses pelaksanaannya diduga tidak didahului sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
Minimnya komunikasi dengan warga menambah daftar pertanyaan terhadap pelaksanaan program tersebut. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung terdampak sekaligus menjadi penerima manfaat dari pembangunan.
Program pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga mengedepankan keterbukaan, komunikasi, dan pelibatan masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran negara wajib dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, spesifikasi pekerjaan, serta mekanisme pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip keterbukaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jangan sampai proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menjadi ruang yang minim pengawasan dan sulit diakses informasinya.
Atas sejumlah temuan dan indikasi tersebut, PNN NEWS menyatakan akan terus mengawal persoalan pembangunan kolamisasi di Kabupaten Purbalingga.
PNN NEWS juga berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta perhatian, klarifikasi, dan penelaahan terhadap pelaksanaan program tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Kami mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap:
- Sumber pendanaan dan total nilai anggaran proyek.
- Dokumen kontrak, SPK, serta kelengkapan administrasi pekerjaan.
- Identitas perusahaan pelaksana dan pihak yang mengerjakan pekerjaan di lapangan.
- Dugaan pengalihan atau subkontrak pekerjaan.
- Kesesuaian spesifikasi teknis dengan realisasi pembangunan.
- Mekanisme pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban anggaran.
Publik tidak boleh hanya diminta menerima hasil pembangunan tanpa diberi akses untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan.
Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada alasan bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk menutup informasi yang menjadi hak masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PNN NEWS akan terus menelusuri persoalan ini. Sebab uang negara adalah uang rakyat, dan setiap rupiah yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan.
Redaksi PNN NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Adi Karya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah desa terkait, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
